Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Ady Anugrahadi/Liputan6.com)
Nilai pajak yang diringankan tetap wajib diserahkan kepada produsen film nasional, sehingga bioskop tidak bisa memakainya untuk kepentingan usaha sendiri.
Ilustrasi Kerusuhan, Pengrusakan dan Tawuran (Liputan6.com)